Malaikat Saja Diawasi Tuhan, Kenapa KPK Tak Mau Diawasi ... Ahhh ada ada Aja

JAKARTA - Berbagai kritik datang bertubi-tubi ke KPK. Kali ini dilancarkan pengacara senior OC Kaligis. Menurut dia, lembaga antirasuah itu selalu menggunakan sentiment publik untuk mencari perhatian. Bahkan dia menyebut KPK seolah-olah selalu benar dan suci dan tidak ingin dikritik dan diawasi.
Malaikat saja diawasi Tuhan, kenapa KPK tidak mau diawasi? kata Kaligis, Jumat (13/2). Dia juga menyayangkan anggapan publik yang seolah menilai KPK tanpa cacat.
KPK, kata dia, selalu mencari-cari dukungan masyarakat untuk turun ke jalan. Itu semua, lanjut Kaligis, untuk menutupi kekurangan KPK. Menurutnya, kini persoalan-persolan yang membelit KPK menimbulkan banyak keresahan di kalangan publik.
Dia lantas mencontohkan permasalahan yang membelit Ketua KPK Abraham Samad. Ya, menurut Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Abraham telah melakukan lobi politik kepada para petinggi PDIP lantaran tertarik untuk menjadi cawapres pendamping Joko Widodo. Saya menduga Samad berbohong kalau dirinya tidak berpolitik praktis. Padahal itu pelanggaran bagi pimpinan, apalagi ketua KPK,” cetusnya.
Dia pun menilai apa yang terjadi pada KPK bukan lagi masalah etik, tetapi sudah merupakan keterangan palsu. Sudah saatnya kebohongan yang terjadi di KPK dibongkar.Saya berharap semua kebohongan itu bisa terkuak, ujar Kaligis.
Dia juga menanggapicurhatan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait ancaman teror yang diterima para pegawai KPK pada media. Seharusnya,lanjutnya, kalau ada teror melapor ke polisi bukan curhat ke media. Saya menduga teror itu juga bohong. Semua hanya dibuat-buat saja. Saya berharap KPK jangan melakukan rekayasa,” pungkasnya

Read More

Front Revolusioner, Pendukung KPK Hanyalah Massa Bayaran

 

JAKARTA - Maraknya aksi mendukung Polri maupun Komjen (Pol) Budi Gunawan dalam polemik kepolisian vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan suara miring. Sebab, pendukung Polri maupun BG -inisial untuk Budi Gunawan- ditengarai menggelar aksi karena dibayar.
Namun, Front Revolusioner yang mengaku sebagai pendukung KPK dan BG justru melontarkan tudingan sebaliknya. Sebagaimana dikutip dari situs beritaRakyat Merdeka Online, Koordinator Front Revolusioner, Haris Pertama justru menyebut para pendukung KPK merupakan massa bayaran.
“Itu terungkap ketika para pendukung KPK mengaku dibayar saat melakukan aksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis lalu,” katanya dalam keterangan Sabtu malam (14/2).
Menurutnya, para pendukung KPK sudah keterlaluan. Apalagi sampai bawa anak-anak kecil. Ini sudah keterlaluan, sementara pendukung Budi Gunawan murni pemuda dan mahasiswa,” sambungnya.
Haris menegaskan bahwa dukungan dari Front Revolusioner untuk Polri maupun BG murni karena simpati. Dukungan Front Revolusioner itu datang dari mahasiswa dan pemuda yang tergabung dari Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Himpunan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (HIMA UNJ), Sentra Aktualisasi Gerakan Mahasiswa (STIGMA), serta Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia).
“Apa yang kita lakukan adalah murni memberikan dukungan kepada Budi Gunawan yang telah dikriminalisasi oleh pimpinan KPK, Abraham Samad cs, kami militan dan murni mendukung karena (Polri dan Budi Gunawan, red) telah terjadi kezaliman,” tegasnya

Read More

Sudah Saatnya Semua Kebohongan KPK Selama Terbongkar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mulai kehilangan rule dalam menghadapi konflik yang terjadi dengan Polri. Lembaga antirasuah itu selalu menggunakan sentimen publik untuk mencari perhatian.
Seolah-olah KPK itu selalu benar dan suci, tidak mau ada yang mengkritik dan mengawasi. Malaikat saja diawasi Tuhan, kenapa KPK tidak mau diawasi? terang advokat senior OC Kaligis dalam keterangannya kepada wartawan Jumat malam (13/2).
Dia menjelaskan bahwa saat ini KPK selalu menggunakan parlemen jalanan untuk menutup-nutupi kekurangannya. Akibatnya, apa yang dialami KPK juga berimbas kepada masyarakat.
Apa yang terjadi merupakan kebohongan publik yang dilakukan KPK, beber Kaligis.
Menurutnya, posisi Ketua KPK Abraham Samad saat ini sudah termasuk melakukan pelanggaran. Misalnya, kebohongan terhadap aduan politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di mana awalnya Samad membantah terlibat politik praktis yang ternyata benar pernah dilakukan.
Jadi, Samad berbohong kalau dirinya tidak berpolitik praktis. Dan itu pelanggaran bagi pimpinan apalagi ketua KPK, kritik dia. (Baca, Pakar Hukum Tata Negara Sudah Tidak Percaya KPK sejak Kasus LHI)
Karenanya, Kaligis menilai bahwa yang terjadi saat ini pada KPK bukanlah masalah etik, melainkan lebih kepada keterangan palsu.
Kebohongan yang terjadi di KPK sudah saatnya terbongkar, kata dia.
Menyinggung soal curhatan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke media, Kaligis kembali melihatnya sebagai kelemahan KPK. Seharusnya, kata dia, kalau ada teror laporlah ke polisi bukan curhat ke media.
Dan saya menduga teror itu juga bohong, tidak ada itu teror. Semua hanya dibuat-buat saja. Saya berharap KPK jangan melakukan rekayasa, tandasnya. [why/rmol]

Read More

Pengacara dan praktisi pukum OC Kaligis melontarkan sindiran terhadap KPK

 

Pengacara dan praktisi pukum OC Kaligis melontarkan sindiran terhadap KPK. Menurut dia, selama ini KPK seolah tidak ingin menerima kritik terhadap sejumlah kesalahan prosedur yang dilakukan dalam penegakan hukum.

“Kenapa KPK tidak boleh diawasi. Malaikat aja diawasi sama Tuhan. Apalagi KPK. Jadi kalau ada oknum KPK yang buat salah tidak boleh dikritik. Bagaimana bisa begitu,” kata Kaligis di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, (16/2).
Kaligis kemudian membeberkan sejumlah kesalahan prosedur yang dibuat KPK. Terutama dalam penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Menurutnya, penetapan tersangka itu dilakukan secara mendadak tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sejak kurun tahun 2004-2014.
Budi, kata dia, tidak pernah diperiksa dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Ini kata dia, melanggar pasal 1 ayat 2 KUHAP, di mana sebuah perkara harusnya mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu dan pemeriksaan, kemudian menetapkan tersangka.
“KPK menetapkan Budi sebagai tersangka lebih dahulu baru kemudian cari bukti dengan memanggil saksi ddan melakukan penyitaan terhadap rekening yang berhubungan dengan Budi Gunawan. Ini aneh prosedurnya,” sambung Kaligis.
Selain itu, kata Kaligis, penetapan Budi sebagai tersangka cacat secara yuridis. Ini ia sampaikan berdasarkan UU KPK, pasal 21 junto pasal 39 ayat 2 bahwa pimpinan KPK terdiri dari lima komisioner yang bekerja secara kolektif.
Sementara saat penetapan Budi sebagai tersangka, jumlah pimpinan KPK hanya 4 orang. “Ini KPK tabrak hukum. Ini disebut cacat yuridis. Tapi tidak mau dikritik,” tandas Kaligis.

Read More

Berbagai Macam Bentuk Dan Model Kebohongan Jubir KPK Johan Budi SP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo atau Johan Budi SP ternyata banyak bohongnya dalam mengungkap kasus yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam catatan, suaranews.com, ada lima kebohongan publik yang diutarakan Johan Budi terkait kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathanah.

Berikut ini berbagai kebohongan Johan Budi SP:

Pertama Jubir KPK melakukan kebohongan publik, di antaranya bahwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) yang saat itu masih Presiden PKS disebutkan tertangkap tangan menerima uang suap. Padahal Presiden PKS ditangkap di DPP PKS saat sedang rapat, puluhan wartawan menjadi saksinya.

Kedua, Johan Budi mengatakan bahwa tidak ada penangkapan terhadap LHI tetapi hanya menyampaikan surat pemanggilan sebagai saksi, tetapi nyatanya dalam surat yang dibawa oleh petugas KPK adalah surat penangkapan kepada LHI bukan surat pemanggilan saksi.

Ketiga, Johan Budi dengan percaya diri mengatakan ada rekaman percakapan antara Mentan dan LHI, tetapi lagi-lagi pernyataan Johan Budi bohong dan dibantah sendiri oleh pimpinan KPK, Abraham Samad. Bahwa tidak ada rekaman yang dimaksud Johan Budi.

Keempat, Johan Budi mengatakan berkali-kali bahwa bahwa Ahmad Fathanah adalah kader PKS. Nyatanya, Ahmad Fathanah bukan kader PKS tetapi makelar proyek yang biasa berada di gedung DPR-RI.

Kelima, Johan Budi mengatakan bahwa Ahmad Zaki kabur loncat pagar dan pergi membawa kunci mobil. Padahal semua petugas KPK yang berada disitu tahu, bahwa Ahmad Zaki sedang istirahat duduk didalam gedung DPP PKS setelah diperiksa lama oleh KPK, dan Ahmad Zaki tidak membawa kunci mobil manapun.

Publik semakin pintar menilai cara kerja KPK yang ternyata sarampangan dan tebang pilih. Kasus-kasus Korupsi besar seperti Hambalang dan Century juga kasus PON, masih mengambang padahal nilainya berkisar ratusan miliar hingga triliunan.

Read More

Pasangan “Foto Ranjang” Mirip Abraham Samad yang beredar di Online Diduga Adalah Feriyani Liem

Beberapa waktu lalu beredar luas didunia maya, Foto syur mirip Ketua KPK, Abraham Samad yang berada di atas ranjang dengan seorang wanita berkulit putih. Diduga, wanita tersebut bernama Feriyani Lim.

Terkait isu itu, kuasa hukum  dari Feriyani Lim, Haris Septiansyah menegaskan kliennya sama sekali tidak memiliki hubungan khusus dengan ketua KPK Abraham Samad.

“Tidak ada hubungannya dengan AS. Kita akan lakukan pembuktian lanjut,” tegas Haris di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).

untuk membuktikan hal tersebut, Haris meminta ahli IT agar  mampu memecahkan misteri foto yang sangat merugikan kliennya tersebut. “Kita serahkan semua ke yang ahli saja, dalam kapasitas ini saya tidak bisa menganalisa lebih lanjut,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Endi Sutendi, membenarkan ada pelaporan atas dugaan pemalsuan dokumen pribadi yang dilakukan Feriyani Lim, dan dibantu oleh Abraham Samad. 

Di Polda Sulsel, Feriyani Lim sendiri telah dijadikan tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Dia dilaporkan oleh seorang pria bernama Chairil Chaidar Said.

Dengan kasus ini, Samad dapat dijerat dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah menjadi Pasal 24 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Read More

Massa 'Save Polri' Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan

VIVA.co.id - Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) gelar aksi mendukung Polri di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 23 Januari 2015. Aksi ini terkait dengan konflik yang terjadi antara dua lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

Menurut pengunjuk rasa, penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan dinilai mengandung unsur politis karena tersiar kabar bahwa ini merusak dan dendam Abraham Samad yang gagal mendampingi Jokowi sebagai cawapres dalam Pilpres yang lalu.

"Kami melakukan aksi ini karena kami cinta Indonesia, kami cinta polisi, kami anti korupsi. Selamatkan Indonesia dari orang-orang jahanam," ujar koordinator aksi, Haris Pertama.

Atas aksi ini massa meminta tiga tuntutan:

1. Presiden Joko Widodo untuk segera melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

2. Perkuat tugas polisi dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Abraham Samad harus bisa membuktikan ucapannya. Jika tidak dan ternyata Budi Gunawan bersih, Samad harus mundur dari KPK dan wajib diberikan hukuman.

Read More