Wakil Ketua KPK Ribut Dengan Menteri

 RIBUT-Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Lapangan Monas, Minggu (9/12) ternoda. Adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto yang biasa disapa BW dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Azwar Abubakar yang terlibat adu mulut.
Keributan keduanya pun menjadi tontonan para pejabat negara dan aktivis anti korupsi. Aksi adu mulut terjadi saat pemasangan baliho ‘Berani Jujur Hebat’ di kantornya Gubernur Jokowi, halaman Gedung Balaikota , Jakarta Pusat.
Keduanya terlibat adu mulut terkait isu penarikan penyidik dan pengangkatan penyidik Polri menjadi pegawai tetap KPK. Mulanya MenPAN Azwar Abubakar datang menghampiri BW yang sedang berbicara dengan awak media.
Menteri Azwar menyampaikan ke BW bahwa sesuai aturan, PNS (Polri, Jaksa, BPK, BPKP dan Kemenkeu) yang ditugaskan di KPK memiliki masa tugas minimal empat tahun, bisa diperpanjang satu kali selama empat tahun. Maksimal PNS yang ditugaskan di KPK adalah delapan tahun. “Jadi nggak ditarik. Memang sudah selesai masa waktunya. Kembali ke induknya, selesai masa tugas,” kata MenPAN, Azwar Abubakar kepada BW.
Menurut Azwar, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditugaskan di KPK ketika sudah habis masa tugasnya harus kembali ke institusi asalnya. Dengan demikian tidak benar ada istilah penarikan. Kecuali dia diminta kembali sebelum batas waktu yang ditentukan.
Tapi, BW punya pendapat lain. Menurutnya sebelum kembali ke institusi asal, sebaiknya PPNS itu ditanya. “Kalau yang empat tahun itu sudah oke. Kemudian setelah empat tahun, kita tanya mau nyambung lagi apa nggak? Poinnya di situ. Poin saya adalah, orang yang mau ditarik itu harus ditanya,” ujar BW.
“Kalau mereka punya jawaban mau balik silakan. Kalau tidak mau balik dan KPK membutuhkan, seharusnya ada ruang,” terang BW. Entah kenapa Menteri Azwar langsung emosi. “Mana bisa begitu. Pak, dalam hidup ini komunikasi, koordinasi, bukan paksa-paksa,” tegas Azwar.
“Ya di situ letak perbedaannya Pak,” sahut BW. Menteri Azwar pun mengklaim telah menemui kesepakatan dengan Ketua KPK, Abraham Samad dan Kabareskrim Komjen Sutarman terkait persoalan ini.
“Jangan kita ribut lagi, tadi Pak Sutarman sudah terima, Pak Abraham sudah terima,” ucap Azwar. “Pak Samad terima itu urusan pribadi Pak Samad. KPK itu kolektif kolegial, nggak bisa begitu caranya,” BW menimpali.
Seolah ingin mengakhiri perdebatan itu, Menteri Azwar meminta BW membaca semua peraturan-peraturan kepegawaian beserta turunannya. Namun BW mengaku sudah mempelajari dasar pengangkatan PNS sebagai pegawai tetap KPK.
“Ini masalah perasaan banyak, kita jaga perasaaan semua pihak,” kata Azwar yang juga langsung ditanggapi BW, “Ini juga soal perasaan KPK,” bisik BW sembari berjabatan tangan.
Sementara itu 11 manusia lumpur terlibat bentrok dengan petugas saat hendak menyerbu rumah dinas Wapres Boediono di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Para aktivis anti korupsi ini mendesak agar Boediono segera bertanggung jawab atas kasus skandal Bank Century Rp6,7 triliun.
“Kami hanya ingin melintas rumah wapres. Tujuan kami ke Bundaran HI. Kami hanya ingin lewat perlahan-lahan di depan rumah Wapres Budiono,” kata koordinator aksi. Tapi, aksi para aktivis dihadang ratusan petugas agar tidak melintas di kawasan rumah dinas Wapres.(OTK)