Presiden Joko Widodo (kedua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (kedua kiri belakang) memberikan keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1).
Presiden Joko Widodo (kedua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kedua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (kedua kiri belakang) memberikan keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (sumber: Antara/Widodo S Jusuf)
Di tengah isu menghangat antara Polri dan KPK, Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi melakukan aksi di Istana Negara dan Mabes Polri. Para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan "Save Polri".
Presidium Kamerad Haris Pertama mengatakan, aksi itu murni gerakan membela kepolisian yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang bertamengkan anti korupsi.
"'Save Polri' dari oknum KPK yang mempunyai nafsu politik yang sangat tinggi," teriak Haris dalam orasinya di depan Istana Merdeka, Jumat (23/1).
Gerakan ini kata Haris bukan untuk mendukung koruptor, tapi murni membela lembaga pemerintahan yang kewenangannya langsung di bawah Presiden dari upaya pelemahan. "Kami tidak benci KPK, tapi kita lawan orang-orang yang ingin menghancurkan Polri," tegasnya.
Terkait dengan penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjajanto oleh pihak Kepolisian, dirinya tidak melihat ini adalah upaya balas dendam polisi atas penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan.
"Jika BW punya dosa dan salah, kenapa harus dibela? Proses secara hukum, ini negara hukum. Jangan karena dia pimpinan KPK, terus bisa bebas melakukan kejahatan," beber Haris.
Haris menyesalkan sejumlah pihak yang langsung merespons save KPK ketika BW ditangkap, padahal belum tentu BW bersih. "Jangan kemudian dia orang KPK, dibela oleh aktivis seolah-olah dia tidak punya kasus. Kami cinta KPK, bebaskan KPK dari orang-orang munafik. Dan Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat juga harus kita lindungi dari upaya penghancuran citra polisi di mata masyarakat," kata mantan aktivis HMI ini.
Dalam orasinya, Haris juga meminta agar Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.
"Penangkapan BW bukti pimpinan KPK banyak terganjal kasus, maka hari ini kami minta Presiden untuk segera melantik Budi Gunawan," tutup Haris.